Berita

Tanggulangin, Rabu 18 September 2024.Tahapan Pilkada serentak pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa timur, bupati dan wakil bupati kabupaten Sidoarjo tahun 2024 memasuki tahapan pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS.Acara yg digelar mulai pukul 19:30 wib itu dihadiri oleh seluruh ketua dan anggota pps se kecamatan Tanggulangin.M. Abidul Mursyid ketua PPK Tanggulangin dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada semua undangan yg hadir di acara ini, ketua PPK juga berharap agar rekan-rekan tetap semangat dan jaga kesehatan karena menuju puncak kegiatan pilkada serentak 2024 kurang beberapa hari lagi.Sosialisasi pembentukan KPPS dipandu langsung oleh Suhadi, S.Pd selaku anggota PPK tanggulangin divisi parmas SDM dan hukum. Suhadi menjelaskan bahwa Dasar hukum dalam pembentukan KPPS mengacu pada PKPU 8 tahun 2020, KPT KPU 476 tahun 2022 dan KPT KPU 475 tahun 2024.Dimana pembentukan KPPS dimulai tanggal 17 September hingga 28 September 2024 yang diawali dengan pengumuman pendaftaran (17 - 21 September) penerimaan pendaftaran (17 - 28 September), penelitian administrasi (18 - 29 September), pengumuman seleksi administrasi (30 September - 2 Oktober), masukan dan tanggapan masyarakat (30 September - 5 Oktober), pengumuman seleksi KPPS (5 Oktober - 7 oktober) dan penetapan dan pelantikan pada 7 November 2024.Lebih lanjut Suhadi menjelaskan masa kerja KPPS mulai 7 November hingga 8 Desember 2024.Adapun persyaratan bagi pendaftar KPPS diantaranya :1. Warga negara indonesia yang dibuktikan dengan e KTP2. Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun3. Sehat jasmani dan rohani serta terbebas dari narkotika yg dibuktikan dengan surat sehat dan surat pernyataan4. Tidak pernah dipidana dengan putusan pengadilan 5 tahun penjara atau lebih5. Tidak menjadi anggota partai politik6. Pendidikan terakhir SMA atau sederajat7. Mempunyai integritas, jujur dan adil8. Berdomisili diwilayah kerja KPPS9. Setia pada Pancasila, UUD 1945, Proklamasi dan  Bhineka Tunggal Ika.Dalam kesempatan yang sama Suhadi juga menyinggung soal honor KPPS pada kisaran 900 ribu untuk ketua, 850 ribu untuk anggota dan 650 ribu untuk pam TPS.Proses pembentukan hingga penetapan KPPS adalah tugas dan wewenang PPS diwilayah kerja masing - masing. Lebih jauh Suhadi berharap kepada PPS agar selektif dalam proses ini sehingga mampu mendapatkan tenaga tenaga KPPS yg benar benar berkualitas, sehingga proses pemungutan dan penghitungan suara pada 27 November dapat berjalan dengan aman, lancar dan kondusif.

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) adalah forum untuk merencanakan pembangunan desa yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa, dan pihak terkait. Berikut adalah ringkasan tentang Musrenbang dan penetapan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) di Desa Gempolsari:Musrenbang Desa Gempolsari1. Tujuan:Mengumpulkan masukan dari masyarakat untuk perencanaan pembangunan desa.Menyusun program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.2. Peserta:Kepala Desa, perangkat desa, perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya.3. Tahapan:Persiapan : Pengumpulan data dan informasi terkait kebutuhan pembangunan.Pelaksanaan : Diskusi dan musyawarah untuk menyusun prioritas program.Pencatatan Hasil : Mencatat semua usulan dan masukan dari peserta.Penetapan RKPDes1. Pengolahan Usulan : Usulan yang diterima dari Musrenbang diolah untuk disusun dalam RKPDes.2. Prioritas Program :Program yang diusulkan akan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan mendesak dan kemampuan anggaran.3. Penetapan :RKPDes ditetapkan dalam rapat desa dan disahkan oleh kepala desa.RKPDes yang sudah ditetapkan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa selama satu tahun.Manfaat :Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.Memastikan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa.Kesimpulan :Musrenbang dan penetapan RKPDes di Desa Gempolsari merupakan proses penting untuk memastikan partisipasi masyarakat dan perencanaan yang efektif dalam pembangunan desa.

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di Kecamatan Tanggulangin untuk Pemilihan Gubernur Jatim dan Pemilihan Bupati SidoarjoTanggulangin, 11 September 2024 - Dalam rangka mempersiapkan Pemilihan Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati Sidoarjo yang akan datang, Kecamatan Tanggulangin menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Acara ini menjadi salah satu tonggak penting dalam proses demokrasi di wilayah tersebut, memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat terdaftar dengan akurat.Acara ini berjalan dengan baik dan lancar, mencerminkan koordinasi yang solid di antara berbagai pihak yang terlibat. Turut hadir dalam rapat tersebut adalah  Komisioner KPU Sidoarjo Divisi Teknis Penyelenggara, Haidar Munjid. Kehadiran beliau menegaskan betapa pentingnya transparansi dan ketelitian dalam setiap tahapan pemilihan, terutama dalam menjaga akurasi data pemilih yang menjadi fondasi dari pemilu yang adil dan demokratis. Dalam sambutannya, Haidar Munjid menekankan bahwa validitas data pemilih merupakan elemen kunci yang harus dijaga dengan ketat, mengingat peran pentingnya dalam menentukan hasil akhir pemilihan.  Perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan perwakilan partai politik juga turut hadir, memberikan kontribusi mereka untuk menjaga integritas proses pemilihan. Jajaran Panwas Kecamatan Tanggulangin juga aktif dalam pemantauan dan pengawasan jalannya rapat ini.Tidak ketinggalan, Forkopimka Tanggulangin—yang terdiri dari unsur Muspika, yaitu Camat, Danramil, dan Kapolsek—juga hadir untuk memastikan bahwa rapat pleno ini berlangsung dalam suasana yang kondusif dan penuh keharmonisan. Kehadiran mereka menegaskan komitmen seluruh elemen di Kecamatan Tanggulangin dalam mendukung pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, dan transparan.Dengan berakhirnya rapat ini, langkah berikutnya adalah finalisasi daftar pemilih tetap (DPT) yang akan digunakan pada hari pemilihan. Proses yang dilalui dalam rapat ini tidak hanya soal teknis pemutakhiran data, tetapi juga menegaskan semangat bersama untuk menjaga demokrasi tetap hidup di tengah masyarakat. 

Tanggulangin, Rabu 11 September 2024Keberhasilan sebuah pemilu atau pemilihan salah satunya bisa dilihat dari tingkat  partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya, dan partisipasi masyarakat bisa meningkat tergantung dari seberapa maksimalnya sebuah lembaga penyelenggara dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.Pilkada serentak tahun 2024 dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa timur, bupati dan wakil bupati kabupaten Sidoarjo yang puncaknya jatuh pada 27 November 2024 mulai sekarang sudah digencarkan sosialisasi kepada masyarakat.Seperti halnya yang dilakukan oleh PPK dan PPS dalam pemasangan alat peraga sosialisasi terlihat sangat antusias dengan harapan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kali ini harus lebih tinggi dibandingkan pemilu atau pemilihan sebelumnya.APS kali ini ada 2 jenis yakni yang berisi himbauan sukseskan pilkada serentak 2024 dan pastikan anda terdaftar sebagai pemilih.dan aps ini dipasang di 4 titik strategis di masing-masing Desa.M.Abidul Mursyid ketua PPK Tanggulangin membenarkan bahwa masing masing Desa mendapatkan 4 pasang benner sosialisasi tersebut dan wajib dipasang agar masyarakat tahu bahwa 27 november adalah hari coblosan untuk menentukan pemimpin Jawa timur dan pemimpin SidoarjoSuhadi,S.Pd anggota PPK Tanggulangin divisi parmas, SDM dan hukum menghimbau kepada penyelenggara ditingkat desa untuk senantiasa bisa memanfaatkan berbagai moment atau kesempatan untuk bersosialisasi.Suhadi dalam arahannya juga menyampaikan agar rekan rekan PPK dan PPS lebih berhati - hari karena sebentar lagi tepatnya 25 September sampai 23 November 2024 kita akan memasuki tahapan kampanye, pastikan rekan - rekan penyelenggara tetap netralitas dan menjunjung tinggi integritas.Semoga pilkada serentak pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa timur serta bupati dan wakil bupati Sidoarjo dapat berjalan dengan aman,lancar dan kondusif.

Kunjungan PPLS ke BPBD Kabupaten Sidoarjo, Memantapkan Koordinasi Pengembangan Support System Digital Mitigasi Bencana di Kawasan Terdampak LumpurTanggulangin, 10 September 2024 – Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) melaksanakan kunjungan strategis ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo untuk memperkuat koordinasi dalam pengembangan sistem pendukung digital mitigasi bencana di kawasan terdampak lumpur. Kunjungan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respons bencana, khususnya di wilayah terdampak.Dalam diskusi yang berlangsung, PPLS dan BPBD menekankan pentingnya pengembangan sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau dan menanggulangi bencana secara lebih efektif. Sistem ini diharapkan mampu memberikan data real-time dan memudahkan koordinasi lintas instansi, sehingga penanganan bencana dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat sasaran.Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sidoarjo, H. Dr. Mustain, M.Pd.I, memberikan tanggapan positif mengenai rencana ini. Beliau menegaskan bahwa pengembangan sistem informasi yang terintegrasi sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan mitigasi bencana di kawasan terdampak lumpur. “Kita perlu mengembangkan integrasi sistem informasi yang mampu mendukung penanganan darurat dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, penting untuk mengadakan latihan bersama secara berkala, agar semua pihak yang terlibat dapat memahami peran dan tanggung jawabnya saat terjadi situasi darurat,” ujar Dr. Mustain.Latihan bersama ini, menurut Dr. Mustain, tidak hanya akan meningkatkan kesiapsiagaan tim penanggulangan bencana, tetapi juga akan melibatkan masyarakat setempat untuk lebih siap menghadapi kemungkinan bencana. Ini adalah bagian dari upaya membangun ketangguhan komunitas dalam menghadapi potensi risiko yang ada.Kunjungan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk terus mengawal proses pengembangan sistem pendukung digital dan pelaksanaan latihan bersama, sebagai langkah nyata dalam melindungi keselamatan dan kesejahteraan warga di kawasan terdampak lumpur Sidoarjo.

Plt. Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo Melakukan Monitoring Distribusi Bantuan Pangan di Kecamatan TanggulanginTanggulangin, 10 September 2024 - Pada tanggal 10 September 2024, Plt. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo Ny. dr. Sriatun Subandi, melakukan  monitoring terhadap distribusi bantuan pangan di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 400 paket bantuan disalurkan kepada penerima manfaat di kecamatan tersebut, dengan tujuan utama mendukung program pencegahan stunting.Dalam sambutannya, Plt. Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo menyampaikan pesan penting agar bantuan ini dimanfaatkan dengan baik dan tidak diperjualbelikan. "Semoga dengan intervensi program Bantuan Pangan ini, angka stunting di Sidoarjo dapat berkurang secara signifikan," ujarnya.Kegiatan ini turut didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Eny Rustianingsih, ST, MT, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo, Heni Kristiani, S.Pd, Camat Tanggulangin, Sabino Mariano, S.Sos, M.KP, serta Ketua TP PKK Kecamatan Tanggulangin, Ny. Ayunda Binno Mariano.Distribusi bantuan pangan tersebut dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Tanggulangin dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat.