Layanan

 PAJAK PENERANGAN JALAN

1. DASAR HUKUM

1. Undang-undang No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang No.34 Th. 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Th. 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.25 Th. 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah No.65 Th. 2001 tentang Pajak Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 7 Th. 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 12 Th. 2001 Tentang Pajak Penerangan Jalan.

2. OBJEK PAJAK

1. Objek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik yang berasal / disalurkan dari PLN.
2. Tidak Termasuk Objek Pajak adalah:

• Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah daerah
• Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang di gunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dan lembaga - lembaga internasional dengan asas timbal balik
• Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN untuk keperluan rumah tangga dengan apasitas tidak lebih dari 3.000 watt.
• Penggunaan tenaga listrik yan khusus digunakan untuk tempat ibadah.

  3. DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

  Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik, yang ditetapkan sebagai berikut:

  1. Tenaga listrik berasal dari PLN, nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya pemakaian listrik / rekening listrik
  2. Tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.

  4. TARIF PAJAK

  Tarif pajak untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam baik yang berasal dari PLN maupun bukan dari PLN ditetapkan sebesar 10% dari nilai jual tenaga listrik.

  nilai jual tenaga listrik untuk kegiatan tersebut ditetapkan sebesar 30% dari pemakaian tenaga listrik, tarif pajak selain kegiatan tersebut ditetapkan :

1. yang berasal dari PLN sebesar 9% dari nilai jual tenaga listrik
2. yang berasal dari bukan PLN sebesar 10% dari nilai jual tenaga listrik

   pemakaian tenaga listrik bukan dari PLN dapat diukur dari

   1. Kwh Meter
   2. Hour Meter
   3. Jam Operasional,

   - Pemakaian Tenaga Listrik Bukan dari PLN, apabila menggunakan Kwh meter maka pengenaan pajaknya berdasarkan besaran Kwh meter

   - Pemakaian tenaga listrik bukan dari PLN, apabila menggunakan Kwh/Hour meter, ditentukan jumlah jam operasional minimal yang ditetapkan sebagai berikut:

   1. penggunaan utama 240 jam / bln
   2. penggunaan cadangan 120 jamm / bln
   3. pengunaan darurat 30 jam / bln

   GOL TARIF KAPASITAS DAYA TDL (Rp.)

1-2 14

5. RUMUS PERHITUNGAN PAJAK

Kwh meter

Pajak = Tarif x (meter bulan ini - meter bulan lalu) x F kali x TDL

Hour meter

Pajak = Tarif x (kap daya x (meter bulan ini - meter bulan lalu) TDL

Jam Operasional

Pajak = Tarif x (Kap Daya X Jam ops x TDL)

2.PAJAK HOTEL

1. DASAR HUKUM

1. Undang-undang No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang No.34 Th. 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Th. 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.25 Th. 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah No.65 Th. 2001 tentang Pajak Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo NO.3 Th. 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 8Th. 2001 Tentang Pajak Hotel.

   2. OBJEK PAJAK

   Setiap pelayanan yang di sediakan hotel dengan pembayaran, seperti fasilitas penginapan, fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus oleh tamu hotel bukan untuk tamu umum.

   3. DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

   tarif pajak ditetapkan sebesar 10%

   4. RUMUS PERHITUNGAN PAJAK

   pajak = dasar pengenaan x tarif pajak

   5. MASA PAJAK DAN MASA PAJAK TERUTANG

   masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan takwin, pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel atau di terbitkan SKPD

   6. TEMPAT PEMBAYARAN ATAU (PPJ)

   pembayaran pajak di lakukan di kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati sesuai waktu yang di tentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD

3. PAJAK RESTORAN

1. DASAR HUKUM

1. Undang-undang No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang No.34 Th. 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Th. 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.25 Th. 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah No.65 Th. 2001 tentang Pajak Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo NO.4 Th. 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 9 Th. 2001 Tentang Pajak restoran.

   2. OBJEK PAJAK

   Setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan di pungut bayaran termasuk di rumah makan, warung makanan, cafetaria, bar, edagang kaki lima dan sejenisnya.

   tidak termasuk objek pajak:

   Setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan di pungu bayaran termasuk di rumah makan, warung makanan, cafetaria, bar, edagang kaki lima dan sejenisnya yang pembayarannya kuran dari 2 juta /bulan

   3. WAJIB PAJAK

   pengusaha yang mempunyai omset penjualan 2 juta atau lebih tiap bulan.

   4. DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK

   Setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan di pungut bayaran termasuk di rumah makan, warung makanan, cafetaria, bar, edagang kaki lima dan sejenisnya di kenakan tarif sebesar 10%.

   5. RUMUS PERHITUNGAN PAJAK

   Pajak = dasar pengenaan x Tarif Pajak

   6. MASA PAJAK DAN MASA PAJAK TERUTANG

   masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan takwin, pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel atau di terbitkan SKPD

   7. TEMPAT PEMBAYARAN ATAU (PPJ)

   pembayaran pajak di lakukan di kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati sesuai waktu yang di tentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.